Teknologi Informasi (TI) merupakan salah satu bidang industri yang berkembang dengan begitu pesatnya pada tahun-tahun terakhir ini, dan akan terus berlangsung untuk tahun-tahun mendatang. Perkembangan industri dalam bidang TI ini membutuhkan suatu formalisasi yang lebih baik dan tepat mengenai pekerjaan, profesi berkaitan dengan keahlian di bidang TI. Perkembangan bidang Telematika dan TI di Indonesia yang sangat pesat perlu diimbangi dengan penyiapan sumber daya manusia yang handal untuk mengantisipasi persaingan global yang sudah semakin dekat, serta untuk meningkatkan taraf dan kualitas bangsa Indonesia.
Salah satu ciri khusus dari bidang ilmu Teknologi Informasi adalah fokus perhatian bidang ilmu tersebut yang lebih bersifat aplikatif. Bidang ilmu teknologi informasi lebih mengarah pada pengelolaan data dan informasi dalam sebuah enterprise (perusahaan atau organisasi kerja lainnya), dengan pemanfaatan teknologi komputer dan komunikasi data serta lebih menekan-kan pada teknik pemanfaatan perangkat-perangkat yang ada. Pemanfaatan Teknolo-gi Informasi/Information Technoloyi (TI/IT) sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari hari. Penggunaan telepon, hand-phone, mesin ATM, Internet, dan lain-lain sudah tidak menjadi sesuatu yang baru atau aneh. Benda-benda itu telah melekat (pervasive) dikehidupan saat ini.
Begitu halnya juga dengan lingkungan institusi pemerintahan, IT digunakan untuk keperluan sehari-hari, mulai dari urusan administrasi perkantoran sampai dengan pelayanan publik pemerintahan terhadap masyarakat.
Pemanfaatan teknologi informasi di insti-tusi pemerintahan antara lain adalah sebagai alat bantu untuk proses administrasi dan pemerintahan. Komputer, database, sistem informasi kependudukan digunakan untuk membantu proses administrasi, surat menyu-rat dan pengarsipannya sudah dilakukan dengan menggunakan komputer dan printer.
Di kota besar, jarang ditemui institusi pemerintahan yang masih menggunakan mesin ketik untuk menuliskan surat. Meski demikian komputer bukan hanya sebagai pengganti mesin ketik. Jika komputer di-ambil, proses administrasi akan terganggu. Ini menunjukkan bahwa pemanfaatan kompu-ter untuk proses administrasi sangat esensial di institusi pemerintahan.
Penggunaan teknologi informasi di sebuah institusi pemerintahan bisa berbeda-beda bergantung kepada kemampuan dan bidang yang ada di institusi itu sendiri. Bisa jadi sebuah institusi pemerintahan yang terdiri dari dinas-dinas, bagian dan seksi hanya menggunakan produk teknologi informasi saja tanpa perlu mengembangkannya, misalnya dinas penertiban pasar dan dinas hukum. Untuk lingkungan yang seperti ini, disarankan untuk menggunakan produk teknologi infor-masi yang sudah jadi yang terbaik di bidang itu. Mereka tidak perlu mengembangkan produk atau teknologi sendiri dan sebaiknya fokus kepada bidangnya.
Penggunaan TI di institusi pemerintahan biasanya dalam bentuk software yang merupakan salah satu bentuk dari aplikasi TI. Software-software tersebut digunakan untuk mendukung administrasi dan pelayanan publik sehari-hari. Banyak software yang digunakan di lingkungan institusi pemerintahan, mulai dari software untuk keperluan perkantoran (office automation, sistem informasi) seperti paket Microsoft office yang terdiri dari Microsoft word, Microsoft excell, Microsoft acces dan Microsoft frotnpage, selanjutnya untuk keperluan pendidikan (presentasi, doku-mentasi, penilaian), sampai untuk kepenti-ngan khusus (simulasi, prototype produk).
Software ini dapat dikembangkan sendiri atau dibeli jadi. Institusi pemerintahan perlu meng-hitung nilai investasi dari produk teknologi informasi yang akan digunakan dan manfaatnya.
Sedapat mungkin kesemuanya ini dikuan-tisasi (quantified) dalam bentuk nilai uang (Rupiah). Harapan pendekatan ini adalah dapat diperoleh sebuah gambaran Return On Investment (ROI) dari pemanfaatan teknologi informasi ini sehingga penera-pannya tidak sia-sia. Pertanyaan yang dapat membantu untuk memfokuskan institusi antara lain (Raharjo : 2004):
Makalah ini diharapkan dapat memberi-kan sedikit pencerahan penggunaan IT bagi aparatur pemerintah. Agar hasil yang dicapai dapat maksimal, peran pejabat pemerintah dan pihak yang ber-wenang untuk meningkatkan SDM di bidang teknologi informasi sangat dibutuhkan.
Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan antara lain menetapkan kebijak-sanaan yang mempermudah aparatur pemerintahan baik ditingkat kecamatan, kabupaten maupun provinsi untuk menggu-nakan IT, menyediakan infrastruktur yang mudah terjangkau dengan kualitas yang baik, dan melakukan deregulasi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar